Pembangunan Ekonomi Daerah

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

            Menurut Irawan dan Suparmoko (2002:5) Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia,tingkat teknologi,keadaan pasar dan sistem perekonomian. Jadi pembangunan ekonomi tidak saja merupakan usaha negara-negara yang relative belum berkembang,tetapi juga merupakan sebuah usaha dari negara-negara yang relatif sudah berkembang.

            Pembangunan ekonomi daerah berbeda dengan pembangunan ekonomi di Nasional. Pembangunan ekonomi di daerah bersifat membangun dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi di daerah tersebut. Ada beberapa alasan yang menyebabkan ekonomi di daerah lebih bersifat membangun dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah.

            Menurut Lincolin Arsyad(1997:274) Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

PEMBAHASAN

Menurut Lincolin Arsyad(1997:274) Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Masalah pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia,kelembagaan,dan sumber daya fisik secara lokal(daerah). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yaitu proses yang mencangkup pembentukan institusi-institusi baru,pembangunan industry-industri alternatif,perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik,identifikasi pasar-pasar baru,alih ilmu pengetahuan,dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Agar tujuan pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut,pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia,tingkat teknologi,keadaan pasar dan sistem perekonomian. Jadi pembangunan ekonomi tidak saja merupakan usaha negara-negara yang relative belum berkembang,tetapi juga merupakan sebuah usaha dari negara-negara yang relatif sudah berkembang  (Irawan dan Suparmoko:2002:5)

            Pembangunan ekonomi daerah mempunyai bobot yang besar dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi daerah lebih tertuju kepada pembangunan kualitas manusiannya atau SDM. Dalam jangka pendek pembangunan aspek fisik manusia memang diperlukan,tetapi dalam jangka panjang justru aspek rohaniah yang perlu di prioritaskan oleh karena itu rohani itulah yang akan mengendalikan fisik dalam rangka pembangunan manusia itu sendiri. Tujuan pembangunan nasional tidak lain mencari dan mencapai keseimbangan dan keselarasan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan dan antara daerah satu dengan daerah lainnya. (Hadi Prayitno dan M. Umar Burhan:1987:10).

Pembangunan ekonomi di daerah berbeda dengan pembangunan ekonomi di tingkat nasional. Pembangunan ekonomi di tingkat daerah bersifat membangun dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi di daerah tersebut,sedangkan pembangunan di tingkat nasional bersifat membangun dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang berkarakter agregat. Ada alasan yang menyebabkan hal itu terjadi.

Ø  Pertama, struktur politik dan administrasi pemerintah pusat memiliki kedudukan pemerintahan yang lebih tinggi dari pada pemerintah di daerah. Hal ini memiliki implikasi bahwa berbagai problem dan berbagai hal lain terkait dengan pembangunan ekonomi yang berkarakteristik di luar ruang lingkup kewenangan suatu daerah tertentu,berskala lebih luas dari satu daerah apalagi berskala nasional menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan yang lebih tinggi.

Ø  Kedua,terkait dengan implikasi kedudukan politik dan pemerintahan,jika digunakan pengelompokan kebijakan ekonomi menjadi fiskal dan monete,maka pemerintah pusay mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter,sedangkan pemerintahan di daerah mempengaruhi perekonomian daerah melalui kebijakan fiskal daerah.

Dalam perspektif seperti itu dapat diduga bahwa pemerintahan daerah dalam tujuan agregasi spasialnya akan mendukung tujuan agregasi total pemerintahan pusat,berupa peningkatan produksi daerah melalui pengentasan kemiskinan,penyediaan lapangan pekerjaan dan pemanfaatan kekayaan daerah. Hubungan antara tujuan pembangunan ekonomi di tingkat pusat dan daerah serta keterkaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah,dimana APBN dari pemerintah pusat disalurkan sebagian melalui APBN daerah.

Hambatan-Hambatan dalam Pembangunan Daerah

Menurut Hadi Prayitno dan M.Umar Burhan (1987:8) Beberapa  permasalahan yang menghambat pembangunan daerah

1.      Potensi sumber-sumber alam belum dikelola dengan secara optimal

2.      Mutu tenaga kerja rendah

3.      Sikap manusia dan fungsi kelembagaan di pedesaan belum sejalan dengan gerak pembangunan

Permasalahan pokok tunggal dalam pembangunan daerah terletak pada manusianya. Masalah

kedua dan ketiga jelas merupakan masalah peningkatan mutu manusia,sedang permasalahan pertama adalah sebagai akibat dari permasalahan kedua dan ketiga. Dengan demikian maka sasaran pokok dari pembangunan ekonomi daerah adalah “membangun manusianya itu sendiri”. Tingkat kesadaran dan ketrampilan penduduk masih belum memadai menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang rendah.

Strategi untuk Pembangunan Ekonomi Daerah

            Menurut Lincolin Arsyad (1992:201) Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak pembangunan ekonomi daerahnya dalam rangka mengurangi kemiskinan.

·         Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dari pengurangan kemiskinan,terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi,termasuk pembangunan irigasi.

·         Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan,kesehatan,dan

gizi)merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan meperbaiki kesejahteraan penduduk di Indonesia. Di setiap daerah pendidikan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang,baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum,maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

STUDI KASUS

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditujukan sebagai modal membangun infrastruktur daerah masih rendah. Pasalnya banyak daerah yang mengutamakan mengalokasikan DAU untuk belanja pegawai seperti gaji.

"Kenyataannya banyak daerah yang belum mencapai 25% untuk belanja infrastruktur. Ada yang bilang boro-boro bu, sebagian besar habis untuk gaji makanya tidak merata pembangunanya," kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Kendati demikian, terang dia alokasi belanja pegawai di daerah terserap dengan baik. Sebab, porsi belanja pegawai yang sebesar 36% dari yang sebelumnya sebesar 60%. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa sebesar 23% serta belanja modalnya 19%.

"Jadi sudah pasti bahwa belanja untuk infrastruktur yang harusnya 25% ternyata tidak tercapai. Tapi belanja pegawai lainnya terserap sebab 19% belanja modalnya," ujar dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada daerah untuk lebih bijak dalam memanfaatkan dana transfer ke daerah, khususnya alokasi yang digunakan untuk membangun infrastruktur baik dasar maupun berat. "Saya mengharapkan ke dirjen perimbangan untuk terus melakukan rencana kepada daerah agar suatu saat nanti DAU final bisa diganti ke dinamis pada saat daerah sudah memiliki kapasitas yang makin baik," tandasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan

ekonomi di daerah kurang optimal dan dalam sektor pertanian sebenarnya mempunyai peran penting untuk membangun suatu perekonomian di tiap-tiap daerah. Pemerintah daerah memberikan prioritas alokasi dana atau belanja modal pada pengeluaran dan pengembangan dalam sektor pertanian. Anggaran dana pertanian dapat dijadikan pilihan pemerintah dalam penentuan anggaran setiap tahunnya. Selain itu pemerintah untuk membangun perekonomian di darah sekitar dalam mengurangi kemiskinan dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan dan mengupayakan pelatihan bagi para pekerja yang memberikan kemungkinan bagi para pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya

Daftar Pustaka

ARSYAD.LINCOLIN.1992.Ekonomi Pembangunan.Yogyakarta:Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Irawan dan Suparmoko.1992.EKONOMIKA PEMBANGUNAN.Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA.

ARSYAD.LINCOLIN.1997.EKONOMI PEMBANGUNAN.Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

https://ejournal.unsart.ac.id/index.php/jpekd/index

http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/4035

https://ekbis.sindonews.com/read/1361587/33/sri-mulyani-ungkap-belanja-infrastruktur-belum-25-di-daerah-1544440943